Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mendesak agar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Surabaya mencabut pamflet pengumuman retribusi pengambilan foto dan video di Balai Pemuda. Supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.