Politik Identitas

Sebagai sebuah institusi pendidikan, Golkar Institute menaruh perhatian pada aspek kepemimpinan, ekonomi dan politik. Terutama, dalam mendiskusikan solusi dari berbagai masa yang dikeluhkan masyarakat.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak agar masyarakat memperkuat literasi politik untuk menangkap fenomena politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh elemen, baik di pemerintahan maupun masyarakat untuk mencegah dan menghindari politik identitas.

Politik identitas rawan dimainkan oligarki jelang perhelatan Pilpres 2024, tidak hanya oleh kelompok agama tertentu.

Tidak hanya kalangan politisi, pernyataan Ade Armando yang menyebut faktor agama sangat menentukan kemenangan Pilpres 2024, utamanya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dikomentari sesama pegiat media sosial.

Narasi politik identitas yang disampaikan oleh Ade Armando dianggap merendahkan wibawa dirinya sebagai seorang akademisi bergelar doktor. Bahkan, narasi Ade Armando yang menyerang Anies Baswedan itu dinilai tidak patut dan tidak bijak keluar dari seorang akademisi.

Menjelang perhelatan politik besar Pemilu 2024, diperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul. Masalah itu khususnya yang berkaitan denfan politik identitas.

Seluruh pihak diimbau waspada atas politisasi identitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi bila dibumbui dengan agama hingga radikalisme.

Perhelatan pesta demokrasi Pemilu Serentak pada tahun 2024 diharapkan sejumlah pihak tak diwarai politik identitas.

Potensi politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggandeng tokoh agama.

Saat pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang, diharapkan akan muncul lebih dari dua poros koalisi. Sebab, saat Pilpres hanya ada 2 poros koalisi membuat keterbelahan di masyarakat.

Tidak boleh lagi ada praktik politik identitas di wilayah Sumatera Utara. Sebab, politik identitas menandakan rendahnya cara berpikir, karena masyarakat akan memilih pimpinan bangsa bukan memilih pimpinan agama.

Politik identitas terus menjadi sorotan menjelang perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024.