politik uang

Satuan Tugas Anti Money Politik (AMP) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh kepala desa di wilayahnya agar tidak terlibat dalam praktik politik uang menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengamankan uang tunai dengan total Rp12,6 juta di Kapanewon (kecamatan) Minggir jelang coblosan 27 November mendatang.

Bawaslu Kabupaten Probolinggo serahkan berkas dugaan pelanggaran terkait aksi bagi-bagi uang di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, oleh salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo ke Mapolres Probolinggo Kota.

Juru bicara (Jubir) pasangan calon nomor urut 2 Maidi - F Bagus Panuntun (MADIUN) Ali Fauzi merespon laporan tim paslon nomor urut 3 Bonie Laksmana - Bagus Rizki (BONUS) terkait dengan pemberian uang oleh KH Anwar Zahid ketika di undang ceramah di acara kampanye Paslon Madiun, Maidi-Panuntun.

Bawaslu Kota Madiun hentikan penanganan dugaan pelanggaran politik uang lantaran kurangnya bukti permulaan yang cukup. Dugaan pelanggaran politik uang ini ditemukan pada kegiatan kampanye rapat umum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 (Bonus) pada tanggal 6 Oktober 2024 lalu. 

Pemberi maupun penerima politik uang di Pilkada 2024 bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda.

Sejumlah Calon legislatif (caleg) peserta pemilu 2024, di Kabupaten Gresik, mengaku harus mempersiapkan kocek tebal untuk mendapat (membeli) suara dukungan dari para pemilih yang ada di daerahnya. 

Beredar video bagi-bagi amplop berisi uang dan surat suara tiga celeg. Tga celg tersebut di antaranya adalah Rahmat Muhajirin Caleg DPRD RI, Rofiqi caleg DPRD Jatim dan Edi Santoso caleg DPRD Kota Surabaya dari PDIP.

Satgas Anti Politik Polres Ngawi melakukan  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang warga berinisial AG, diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang di tengah masa tenang kampanye Pemilu 2024.

Seorang Warga Ngawi berisial AB terjaring operasi tangkap tangan (OTT) diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang di tengah masa tenang kampanye Pemilu 2024.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyiagakan para kader dan satgas terkait untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu 2024, termasuk Pilpres. 

Sesuai instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri untuk mengawal pemenangan Capres Dan Cawapres Ganjar-Mahfud, Kader-kader PDIP Jawa Timur bergerak serentak mengamankan seluruh wilayah menjelang pemungutan hari pemungutan Suara 14 Februari besok.

Beredar rekaman audio visual di media sosial menggunakan politik uang yang mencatut nama salah satu Caleg DPRD kabupaten Malang dari PDIP, yaitu Zulham Ahmad Mubarok.

Bawaslu Kabupaten Malang mengamankan seorang perempuan berinisial P (45), pada Minggu (11/2). 

Politik uang di masa kampanye Pemilu Serentak 2024 menjadi objek pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah pencegahan diperkuat dengan berkolaborasi bersama warga hingga di tingkat desa.