ppatk

Temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal pada kampanye Pemilu 2024 telah diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menandatangani MoU dalam rangka melakukan pencegahan aliran dana yang tidak wajar, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (6/12).

Sebanyak 16 orang yang tengah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan transaksi mencurigakan dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK mayoritas berasal dari pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan stakeholder terkait untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terhadap temuan soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Langkah berani Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD dalam membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, harus didukung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyentil anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI.

Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan. Untuk itu, seharusnya tidak diobral di ruang publik, melainkan langsung diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Banyaknya kasus yang menjerat pegawai Dirjen Pajak merupakan kesalahan sistem, lantaran selain berkuasa terhadap perpajakan sekaligus juga melakukan pengawasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp 349 triliun.

Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar hasil analisis transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dibuka lebar-lebar telah dipenuhi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan baru menerima surat laporan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, patut dipertanyakan.

Kementerian Keuangan diminta untuk berkolaborasi dengan instansi pemeriksa keuangan negara untuk menelusuri aliran dana pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Demi pengungkapan dugaan transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jederal Pajak, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengungkap tuntas lalu lintas uang itu.

Sebanyak 40 lebih rekening milik mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, istri, dan anaknya telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, dan konsultan pajak yang berperan sebagai nominee.