presidential threshold

Belasan kali digugat, tidak satupun ada kata mengabulkan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Selama masih berlaku presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, maka selama itu akan ada peran cukong dalam membiayai ongkos politik figur tertentu.

Suara-suara publik yang menginginkan perubahan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen semakin menguat.

Adanya ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dinilai sebagai sebuah upaya para oligarki politik dan oligarki ekonomi untuk menguasai presiden Indonesia terpilih.

Partai Gerindra siap tarung berapapun angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang berlaku pada Pemilu Serentak 2024.

Keberadaan presidential threshold (PT) 20 persen yang menjadi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus menjadi sorotan masyarakat.

Harapan Ketua KPK, Firli Bahuri, bahwa ambang batas pencalonan atau threshold menjadi nol persen dinilai PDI Perjuangan Jawa Barat akan memicu orang untuk berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislator.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk dilakukan perubahan pada ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang kini berlaku 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.

Aktivis ProDem, Syahganda Nainggolan mengapresiasi atensi Ketua KPK Firli Bahuri mengenai treshold 0 persen disambut baik oleh aktivis dari Pro Demokrasi (ProDEM).

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut Presidential Threshold (PT) harus nol persen atau ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air disambut baik sejumlah pihak. Pasalnya dengan adanya Presidential Threshold yang tinggi, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kini tak hanya disoroti publik secara umum, tapi juga pimpinan lembaga pemerintahan.

Harapan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah guna menghindari terjadinya money politik pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai presiden bisa mencalonkan diri tak disetujui PDIP.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan agar Presidential Threshold 0 persen bukan tanpa alasan. Salah satu yang mendasarinya ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.

Langkah 2 anggota DPD RI mendaftarkan gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat dukungan langsung dari Koalisi Peduli Indonesia (KPI).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberi dukungan pada rekannya, Ferry Juliantono yang menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).