putusan MK

Penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diagendakan hari ini, Rabu (24/4).

Ketua Umum Rakyat Tuntut Amanat Keadilan (Ratu Adil) Mohammad Trijanto mengajak semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran Khofifah Indar Parawansa optimistis bahwa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 akan menjadi pamungkas dari perjalanan panjang proses demokrasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 134/PUU-XXI/2023 telah memunculkan multitafsir di masyarakat, apakah usulan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi kewenangan Presiden c.q Menteri Dalam Negeri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimum 40 tahun untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menguntungkan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, keputusan tersebut membuka tabir siapa saja yang benar-benar berkomitmen kepada partai dan siapa yang mbalelo. 

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan, meminta kepada timses Capres/Cawapres yang masih terus meributkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera move on, mengingat keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan keluarga Presiden Jokowi, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Prabowo Subianto terkait putusan tentang batas usia minimal capres-cawapres.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak uji materiil batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maksimal 70 tahun sekaligus tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. 

Generasi muda memberi warna pada kanca perpolitikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK) terkait batas usia Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres). 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan usia di bawah 40 tahun ikut pilpres asal berpengalaman sebagai kepala daerah, dinilai telah bertentangan dengan konstitusi. 

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se Indonesia (MP3I), KH.Moch Zaim Ahmad Ma'shoem menilai sah-sah saja. 

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan celah dan peluang bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi aturan teknis kampanye usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan larangan kampanye di tempat ibadah dan memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kampanye di tempat ibadah dilarang total.