revisi UU pemilu

Komisi II DPR RI merespon permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi UU 7/2017 tentang Pemilu akibat pemekaran di Papua.

Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat ketika secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan revisi UU Pemilu.

Secara prinsip, Komisi II DPR RI siap mendukung usulan DPD RI agar dilakukan perbaikan atau revisi pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Langkah pemerintah tidak mengubah UU 10/2016 tentang Pilkada dipertanyakan banyak pihak. Dengan tidak adanya revisi, maka Pilkada akan digelar serentak bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif. Padahal kondisi ini tidak bercermin dari gelaran tahun 2019 yang memakan banyak korban dari petugas pemilu di lapangan. Kala itu hanya Pilpres dan Pileg yang digabung.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki Pilkada tetap digelar pada 2024 mendatang. Namun PDIP juga membuka peluang untuk menghendaki revisi UU 17/2017 tentang Pemilu.

Pihak Istana membantah desas-desus yang menyebut pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lewat pengaturan jadwal Pilkada Serentak. 

Pemerintah akhirnya buka suara terkait polemik revisi UU Pemilu dan kaitannya dengan jadwal pelaksanaan Pilkada. 

Munculnya spekulasi penolakan revisi Undang Undang Pemilu karena ingin memuluskan Gibran Rakabuming Raka meraih kursi Gubernur DKI dinilai terlalu berisiko. 

Penolakan revisi UU Pemilu oleh Parpol menunjukkan loyalitas terhadap Presiden Joko Widodo. 

Munculnya dugaan penolakan revisi Undang Undang Pemilu yang diinisiasi Presiden Joko Widodo karena persiapan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka merebut kursi DKI 1 di tahun 2024 mendatang. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga ada invisible hand di balik sikap partai politik yang menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.

Publik menilai sikap partai politik yang beramai-ramai menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu mempunyai agenda politik Pemilu 2024.  Ada yang menduga penolakan itu untuk menjegal para gubernur potensial di Pilpres 2024 mendatang.

Fraksi Partai Demokrat tetap mendorong revisi UU Pemilu yang memuat normalisasi Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Pasalnya, revisi tersebut dinilai penting demi menjaga stabilitas pemerintahan di daerah. 

Sikap Partai Nasdem yang awalnya ngotot memperbaiki UU Pemilu tiba-tiba mundur dipertanyakan banyak pihak. 

Banyaknya partai-partai politik yang 'balik kanan' dan menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) heran.