Rezim jokowi

Partai Negoro menggelar syukuran merayakan momentum berakhirnya 10 tahun kekuasaan Joko Widodo alias Jokowi. Acara syukuran dikemas melalui panggung seni dan orasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Minggu, (20/10).

Kemunduran demokrasi dan bahkan mengarah pada otoritarianisme disebabkan oleh tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan. Pengawasan atas kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Hanif Sutrisna menyebut Vox Populi, Vox Dei "suara rakyat adalah suara Tuhan” sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan bernegara belakangan ini. 

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia disebut mampu melakukan transisi demokrasi dengan sangat baik. Presiden RI setelah Soeharto, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, mampu membawa Indonesia ke arah yang tepat.

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama DPR RI diminta untuk tidak terus menerus mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan, atau bahkan mendzolimi rakyat.

Kemungkinan Presiden Joko Widodo jatuh seperti Presiden Sri lanka Gotabaya Rajapaksa bisa dikatakan susah meski utang Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 7 ribu triliun.

Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan sejak Indonesia merdeka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Joko Widodo.