DPR RI didorong untuk mengedepankan aspek musyawarah dalam membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal ini untuk menyikapi adanya polemik penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden atas pertimbangan DPRD yang termaktub dalam RUU DKJ tersebut.
ruu dkj
Hak Demokrasi Warga Hilang, PKS Suarakan Tolak RUU DKJ
Usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pasal 10 terkait penunjukkan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh presiden diprotes dan ditolak keras oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.