Dalam rapat paripurna pengesahan sebanyak 33 RUU yang masuk program Legislasi Nasional Prioritas 2021, anggota Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta pimpinan DPR RI untuk memilah undang-undangv yang menjadi prioritas dan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya RUU Pemilu yang ditendang dari daftar RUU Pemilu.
RUU Pemilu
Bagi Demokrat, Kematian Ratusan KPPS Di Pemilu 2019 Harus Jadi Bahan Evaluasi
Pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 yang akan diserentakkan pada 2024 terus menuai polemik. Sejauh ini, semua partai koalisi pemerintah kompak untuk tetap melaksanakan pilkada secara serentak dengan pemilu.