Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini meminta agar DPR segera merampungkan RUU Perampasan Aset. Pasalnya, DPR dianggap sukses gerak cepat dalam membatalkan revisi UU Pilkada.
RUU Perampasan Aset
Surpres Masuk 4 Mei 2023, Mahfud MD Minta RUU Perampasan Aset Diprioritaskan
Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset sudah masuk ke DPR. Pemerintah meminta RUU tersebut agar segera diproses oleh DPR.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diprediksi Bakal Panjang dan Alot
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, diyakini PDI Perjuangan, bakal berlangsung lama dan penuh perdebatan.
DPR Belum Bahas Surpres RUU Perampasan Aset Karena Masih Fokus Bahas APBN 2024
Fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, menjadi alasan DPR RI belum membahas Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
PKS Dukung RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Sistematis Pemberantasan Korupsi
Sikap Presiden Joko Widodo yang mendesak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dikebut agar dapat segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat dukungan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Jokowi Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset
Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan sedang dalam pembahasan di DPR RI.
RUU Perampasan Aset Penting untuk Kembalikan Aset Negara
Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana didorong untuk segera disahkan. Nantinya, RUU tersebut bisa menjadi payung hukum dalam upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi.
Komisi III Dukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Supaya Beri Efek Jera Koruptor
Komisi III DPR RI mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang ramai diperbincangkan dan harapan PPATK mendapat akselerasi dalam prosesnya.