sekolah rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berkunjung ke Kabupaten Mojokerto untuk persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang rencananya diluncurkan tahun ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mempersiapkan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengembangkan model Sekolah Rakyat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di Kota Pahlawan, sebagai solusi pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan pinggiran Surabaya. Menurutnya, meskipun Surabaya dikenal sebagai kota metropolis, masih banyak masyarakat di wilayah pinggiran yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengentaskan kemiskinan dengan merencanakan pendirian Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pahlawan.

Menindaklanjuti rapat koordinasi penguatan ekonomi desa di Gedung Grahadi Surabaya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berharap SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school bisa menjadi salah satu bagian sekolah rakyat.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu.

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menyambut baik program Pemerintah Pusat di bidang pendidikan untuk siswa kurang mampu yang diberi nama Sekolah Rakyat. Program yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial RI ini telah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang memastikan bahwa Jawa Timur akan mendapatkan alokasi 40 Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden dan dipimpin oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, program ini memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar tidak ada tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan rencana pembangunan 40 sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari 40 sekolah yang diusulkan, 38 sekolah akan dibangun di kabupaten/kota, sedangkan dua sekolah lainnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Hasil Pilkada Serentak Tahun 2025 Masa Jabatan Periode 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3).