Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal keputusan utang piutang dengan pengusaha kondang Jusuf Hamka harus dihormati pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus menjalankan keputusan tersebut dengan baik.
Sri Mulyani
Bahas RAPBN 2024, Sri Mulyani Tak Nampak di Raker Komisi XI DPR
Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (5/6).
Kebijakan Sri Mulyani Soal Mobil Listrik Dikritik
Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap kurang tepat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk mobil listrik PNS.
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Jadi Komisaris Semen Indonesia
Pergantian pejabat direksi dan komisaris di struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang produsen semen, PT Semen Indonesia, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023.
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Jadi Komisaris Semen Indonesia
Pergantian pejabat direksi dan komisaris di struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang produsen semen, PT Semen Indonesia, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023.
Sri Mulyani Beberkan 4 Perusahaan dan 2 Individu yang Terindikasi TPPU
Ada 4 perusahaan dan 2 individu yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Soal Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu, Data Sri Mulyani dan Mahfud MD Berbeda
Ditemui perbedaan data antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD terkait adanya transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Komisi III Bakal Dalami Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu
Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti temuan Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD terkait dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dan PPATK. Pasalnya, data yang dimiliki Menkeu Sri Mulyani berbeda dengan Menko Polhukam itu.
Banyak Kegaduhan di Kementriannya, Sri Mulyani Minta Maaf
Kinerja Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan publik. Menyusul mencuatnya kasus bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan dugaan transaksi gelap ratusan triliun rupiah di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu.