Sri Mulyani

Kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen sejauh ini masih dikaji pemerintah apakah akan diperpanjang di tahun depan atau dihentikan.

Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur, Rizal Ramli menyoroti harga batu bara yang mengalami kenaikan cukup tajam hingga mencapai 200 dolar Amerika Serikat per ton dari sebelumnya 60 dolar Amerika Serikat per ton.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule menyebut kebijakan utang yang diambil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahayakan negara.

Laporan bahwa pemerintah akan menagih utang Texmaco sebesar Rp 100 triliun membuat pemilik Grup Texmaco, Marimutu Sinivasan akhirnya menampakkan diri setelah 20 tahun tidak pernah muncul ke publik.

Kinerja Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dinilai publik paling baik dibandingkan 32 pembantu Presiden Joko Widodo lainnya di Kabinet Indonesia Maju.

Efek ulah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Wakil Ketua MPT Fadel Muhammad membuat lembaga MPR nampak kekanak-kanakan.

Pimpinan MPR RI disarankan duduk bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki hubungan yang belakangan tengah renggang.

Desakan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang meminta agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dianggap melampaui kewenangannya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani gerah dengan pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada MPR RI.

Adanya permintaan dari pimpinan MPR RI agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai cukup beralasan. Selain anggaran MPR yang diturunkan di saat jumlah pimpinan bertambah dan sulitnya mengundang Sri Mulyani untuk melakukan pembahasan, ada alasan lain yang memperkuat mengapa sang menteri harus dicopot.

Menjelang perombakan kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo yang diisukan terlaksana pada Rabu Pon bulan Desember, lembaga legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 senilai Rp 21,5 triliun yang akan disalurkan ke menjadi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN.

Tidak tepat pemerintah mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Mayoritas masyarakat menolak kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen dan diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan dinilai tajam ke bawah dan hanya pro pada kelompok investor. Bahkan NKRI mendapat penafsiran kepanjangan lain, yaitu Negara Kesatuan Republik Investor.