tambang ilegal

Ketua Komisi III DPRD Probolinggo, Mochammad Al Fatih, bersama tim dari GRIB Jaya dan GMPK, menyoroti temuan terbaru terkait aktivitas pertambangan ilegal yang semakin marak di Kabupaten Probolinggo. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mendukung pernyataan Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka yang akan mencabut Ijin Usaha Penambangan ( IUP) perubahan tambang yang melanggar. Hal ini untuk memberi efek jera bagi para pelaku penambangan ilegal. 

Saat ini Indonesia sedang mengalami darurat penambangan ilegal (ilegal mining). Belum selesai siapa pelaku ekspor ilegal 5 juta ton nikel ke China, saat ini terbongkar kasus penambangan liar yang diduga melibatkan mantan Ketua Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Windu Aji Sutanto.

Dugaan keterlibatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto dalam pusara kasus tambang ilegal di Kalimantan dan Sulawesi mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Penegakan hukum atas pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi dilema. 

Seorang masyarakat Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan dugaan mafia tambang terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Jaminan Pengembalian Lingkungan (DJPL) yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diminta penjelasannya terkait dengan pengakuan Ismail Bolong soal dugaan setoran hasil tambang ilegal ke Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Anggota komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak oknum anggota Polri yang menjadi backing penambang batu bara ilegal di daerah-daerah.