Tarif Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mengambil langkah diplomatik guna melindungi kepentingan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan di tengah memanasnya tensi perdagangan global.

Keberanian China melawan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) merupakan hasil dari membangun fondasi ekonomi sejak lama.

Kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lebih parah dari krisis pandemi Covid-19. Bahkan ada yang menyebut situasi saat ini jauh dari skala krisis 1998. 

Dunia harus bersatu melawan Presiden AS Donald Trump atas kebijakan tarif impor. Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak bagi ekonomi global.

Di tengah kebijakan penundaan tarif resiprokal untuk berbagai negara, Presiden Donald Trump justru menambah besaran tarif untuk China hingga 145 persen pada Kamis 10 April 2025.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mendadak menunda pengenaan tarif impor selama 90 hari untuk sejumlah negara pada Rabu, 9 April 2025 waktu setempat. 

Masyarakat bisa melakukan boikot produk-produk asal AS sebagai bentuk balasan atas kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Amerika Serikat (AS) bakal membalas China dengan perang dagangnya pada Rabu 9 April 2025 waktu setempat. 

Pemerintah China membalas kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan memberlakukan tarif impor sebesar 34 persen terhadap seluruh produk asal Negeri Paman Sam. 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar 10 persen untuk semua barang impor dari negara asing pada Rabu 2 April 2025 atau Kamis dini hari WIB.