tenaga honorer

Penyelesaian Tenaga Non ASN ( Aparatur Sipil Negara) atau tenaga honorer Pemkab Jember, yang masih terkatung-katung, mendorong Bupati Jember, Muhammad Fawait membentuk satgas. 

Ratusan tenaga honorer atau pegawai non ASN (aparatur sipil negara) mendatangi Kantor DPRD Jember di Jalan Kalimantan 86 Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember, Senin 10 Februari 2025. Mereka menuntut gaji dan kejelasan statusnya tenaga non ASN, yang tidak masuk dalam database BKN. 

Ribuan pegawai non ASN atau pegawai Honorer Pemkab Jember, berada diujung tanduk, menyusul pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau non ASN. Mereka terancam dirumahkan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK tahap 2, pada 13 Februari 2025. 

Pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah berdampak di Jember. Sebanyak 330 pegawai honorer atau non-ASN  Pemerintahan Kabupaten Jember sudah mulai dirumahkan.

Sebanyak 2.204 Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Honorer Pemkab Jember, terancam dirumahkan. Sebab, Pemkab Jember tidak memperpanjang kontrak kerja lagi. Hal ini menyusul diberlakukan UU no 20 tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan tenaga honorer lagi di lingkungan pemerintah daerah.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni menyambut baik Peraturan Presiden (Pepres) 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).