Tes PCR

Tak asing lagi dengan istilah "Zero-Covid" atau kini lebih dikenal sebagai "dynamic zero, sebagai metode pencengkraman wabah Covid-19 yang sangat kontroversial di China, itu sepertinya memasuki next level.

Sikap heran Menteri BUMN, Erick Thohir, mengetahui toilet-toilet di SPB Pertamina berbayar, ditanggapi pakar komunikasi politik Emrus Sihombing.

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan bertandang ke Polda Metro Jaya pada Siang ini, (Senin (15/11). Tujuannya adalah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keterlibatan dalam bisnis PCR.

Kultur bangsa Indonesia dalam melakukan gotong royong juga peduli kepada sesama sudah mulai luntur.

Penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengenai bisnis PCR yang dilakukan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) justru menimbulkan pertanyaan baru. Pasalnya, Luhut yang berinvestasi pada perusahaan tersebut membantah telah mengambil untung.

Putusan Pemerintah menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 275 - 300 ribu ternyata menyisakan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak. Yaitu soal kenapa penurunan harga baru dilakukan sekarang.

Syarat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi penumpang pesawat domestik dari dan menuju wilayah Pulau Jawa dan Bali dihapus pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencabut kewajiban masyarakat untuk melakukan tes PCR sebagai syarat untuk melakukan perjalanan udara.  

Tes PCR sebagai syarat perjalanan dinilai sebagai sebuah kebijakan yang menyulitkan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah melalui Addendum Kedua Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menetapkan syarat perjalanan orang. Hal ini dikritik sejumlah pihak.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, menyayangkan adanya aturan pemerintah yang mewajibkan calon penumpang pesawat menunjukkan hasil negatif tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Walau belakangan sudah diturunkan dari harga awal di kisaran Rp 500 ribuan, tetap saja tarif tes PCR dinilai terlalu mahal.

Wacana pemerintah memberlakukan syarat tes PCR di semua moda transportasi jelang libur atal dan tahun baru mendapat kritik keras dari anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.

Pemerhati dunia penerbangan, Alvin Lie menilai penetapan tarif tes PCR yang resmi diturunkan pemerintah menjadi Rp 275 ribu untuk wilayah Pulau Jawa-Bali, dan Rp 300 ribu untuk di luar wilayah itu, tidak cukup kuat dari segi legislasi.

Ketentuan wajib tes PCR untuk menumpang pesawat terbang domestik memantik pro dan kontra. Sebagian kalangan menyebut aturan tersebut sudah tepat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di pesawat.