THR

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Widji Pamungkas, menyoroti permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Idul Fitri 2025. Dalam situasi ekonomi yang tidak kondusif dan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merebak, ia menegaskan pentingnya kesadaran bersama dalam menyikapi pembayaran THR bagi para pekerja.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menerima kunjungan kerja spesifik dari Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang sidang Wali Kota pada Kamis (13/3). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait ketenagakerjaan, khususnya mengenai pengawasan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 1446 H.

Banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal sesuai ketentuan pemerintah, THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan rencana terbaru terkait pengembangan Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS). 

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memastikan jika para tenant dan investor di kawasan industri plat merah tersebut, akan memberikan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu sesuai keputusan pemerintah. Sebab THR bisa jadi momentum meningkatkan produktivitas dan motivasi para pekerja.

Kawal THR, Disperinaker Surabaya Buka Posko Pengaduan hingga Siapkan Nomor Hotline dan WhatsApp

Perusahaan diimbau untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya paling lambat H-7 sebelum hari raya Idulfitri.

Kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS) yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, berencana dibangun kembali di tahun 2023.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Kini, Bupati Ngawi mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor : 700/02.65/404.200/2022 tertanggal 22 April 2022.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember mengajak semua pihak untuk tidak melayani permintaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang datang dari pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan atau perusahaan media, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/ 2022 M. 

Penanganan laporan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 sudah terselesaikan hingga 97 persen. Laporan tersebut terhitung dari 20 April hingga 5 mei 2021.

Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan Siap-siap Disanksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggaraan negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti pemberian THR kepada Presiden, Menteri hingga pejabat negara, menunjukkan empat pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua telah hilang.

Pemerintah membuat satu kebijakan yang dianggap melukai hati rakyat yakni pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Presiden, Menteri, Anggota DPR dan pejabat negara lain.