Tito Karnavian

Rencana deklarasi "Jokowi 3 Periode" oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian. Namun, respons Tito tersebut malah diskakmat salah seorang pimpinan MPR RI.

Gubernur Jawa Tengah maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya berani memberikan sanksi berat kepada Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang diduga rangkap jabatan.

Peluang PDI Perjuangan mengambil alih posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dinilai sangat besar. Dan sosok yang paling tepat menggantikan Tito adalah Tri Rismaharini, yang saat ini menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Relawan Jokowi Mania (Joman) yang menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakannya wajib PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali menunjukkan bahwa Jokowi mulai ditinggalkan relawannya.

Bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 harus ikut disalurkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Surat teguran sudah dilayangkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe yang plesiran ke luar negeri tanpa membawa dokumen lengkap.

Aksi keluyuruan Gubernur Papua Lukas Enembe ke Papua Nugini tanpa dokumen resmi atau ilegal dengan melewati jalur tikus, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sebanyak 270 daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah diyakini bakal memicu masalah baru terutama saat Pemilu 2024. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan keluarahan untuk pengendalian Covid-19.

Kabar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terpapar Covid-19 dipastikan tidak benar. 

Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian soal penanganan Covid-19 di Indonesia mendapat sorotan tajam. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak ragu-ragu melakukan percepatan terhadap realisasi penyerapan belanja.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menggantikan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim.

Ide Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi ajang kampanye akbar melawan sebaran virus corona baru atau Covid-19, diapresiasi sejumlah kalangan.