ujang komarudin

Putusan majelis hakim Tipikor yang memvonis bekas Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau Tol MBZ, Djoko Dwijono, hanya 3 tahun penjara dengan alasan bersikap sopan dan tulang punggung keluarga, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. 

Pemilu 2024 tinggal kurang dari dua bulan lagi. Elektabilitas PDI Perjuangan semakin merosot. Hal ini dimaknai sebagai momentum kekalahan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu setelah dua kali moncer pada Pemilu 2014 dan 2019.

Sindiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kepada Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dinilai sebagai perang urat saraf antara Kaesang dengan PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan dianggap sedang menguji kekuatan Presiden Joko Widodo, dengan memberikan pandangan berbeda soal kehadiran Israel di dua even olahraga ternama dunia di Indonesia.

Pernyataan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni usai melontarkan pernyataan panas tentang Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjadi pertanyaan dalam benak sebagian kalangan.

Direktur Eksekutif Indoensia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengaku tidak heran jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didesain oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Jabatan dan tugas baru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan yakni Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai sudah berlebihan.

Konstitusi sudah secara jelas melarang perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Baliho Puan Maharani yang membanjiri sejumlah titik di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru menuai kritik pedas dari para korban bencana.

Keberhasilan para pejabat negara dalam mendulang rupiah di masa pandemi seharusnya bisa dibagikan kepada rakyat yang justru mengalami kesusahan. Para pejabat yang hartanya meroket miliaran rupiah bisa memberi tutorial kepada rakyat mengenai kiat-kiat untuk bisa tetap untung dalam kondisi krisis kesehatan dan ekonomi.

Dimajukannya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dari yang tadinya 28 Februari 2024 menjadi 21 Februari 2024 dinilai bukan masalah serius. Asalkan, tidak mengubah tahapan-tahapan di dalam Pemilu itu sendiri.