utang negara

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) berpotensi mengundang protes besar-besaran seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat berhemat dan menabung.

Membengkaknya utang pemerintah hingga tembus Rp 7.052 triliun per Maret 2022, harus diwaspadai. Sebab, itu akan berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya pungutan pajak dan tarif kebutuhan pokok yang meningkat.

Keuangan Indonesia nampaknya akan bergantung pada pola "gali lubang tutup lubang" sampai tahun 2027 seperti diperkirakan Badan Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) seharusnya turut menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang sempat mengklaim ada Rp 11 ribu triliun di kantongnya untuk membayar utang-utang yang semakin menggunung.

Utang Indonesia yang menumpuk hingga Rp 7 ribu triliun tidak boleh lagi dianggap remeh. Apalagi, teranyar sudah ada contoh nyata sebuah negara bangkrut gara-gara terlilit utang.

Besaran utang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus melonjak hingga hari ini diprediksi bakal mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Utang pemerintah Presiden Joko Widodo hingga Februari 2022 sudah mencapai Rp 7.014,58 triliun, atau bertambah sekitar Rp 4.349,7 triliun dari semenjak awal memerintah di periode pertama pada tahun 2015.

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi salah satu faktor penyebab utang pemerintahan Joko Widodo membengkak. Bahkan terkesan uang negara dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya untuk rakyat.

Seharusnya Presiden Joko Widodo dapat mengantisipasi dan mengurangi utang luar negeri yang dapat mengurangi kepercayaan publik di detik-detik berakhirnya masa jabatannya di 2024.

Sikap pemerintah yang kerap membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara besar dikritisi. Terlebih dalam perbandingan itu selalu ditonjolkan bahwa rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding yang lain.