uu cipta kerja

Undang Undang (UU) Cipta Kerja disusun agar warga Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak.

SEKALIPUN pimpinan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Parpol Buruh telah mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang (UU) terhadap UUD pada Pasal 24C ayat (1) dalam UUD 1945 hasil amandemen satu naskah, namun AASB dan Parpol Buruh bersikeras tetap menggunakan metode demonstrasi longmarch dari Bandung hingga Jakarta 150 kilometer.

Longmarch buruh dari Bandung menuju Jakarta, diperkirakan akan tiba di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara pada Kamis (9/8). 

Gugatan Organisasi Serikat Pekerja terkait UU Cipta Kerja masih terus dilakukan. Melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm, ada 15 Serikat Pekerja menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Upaya kaum buruh dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tak pernah berhenti. Bahkan mereka sudah sepakat akan mengepung Jakarta pada Agustus mendatang untuk menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI ditentang keras Partai Buruh.

Sidang lanjutan uji formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja pada Selasa (28/3) hari ini, tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, nampak ketidaksiapan pemerintah dengan permohonan yang disampaikan kuasa hukumnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini hanya mewakilkan suara-suara oligarki, tidak mewakilkan suara-suara rakyat,

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif selama dua tahun. Namun, belum genap dua tahun, pemerintah sudah menerbitkan Perppu No 2/222  tentang Cipta Kerja.

Kerasnya sikap mantan Menko Ekuin Rizal Ramli terhadap keluarnya Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) sangat logis.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai satu kebijakan yang menggambarkan tentang wajah sebenarnya negara Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, terburu-buru dan tidak mendapatkan kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat.