uu cipta kerja

Ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung grahadi Surabaya untuk menolak UU Omnibus Law, Selasa (20/10). 

Kiai Marzuqi Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, berpesan kepada Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi demi menjaga ketertiban dan keamanan. PWNU Jatim sudah memasrahkan urusan Undang Undang Cipta Kerja  kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pemberitaan di Media sosial yang mengatakan sekretariat PMKRI menjadi Posko Medis Aksi Gerakan Tolak Omnimbus Law(Getol) dibantah oleh Mario Tawurutubun, Ketua Presidium PMKRI Surabaya dalam siaran persnya kepada wartawan.

Omnibus law UU Cipta Kerja dinilai sebagai upaya reformasi besar yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menggaet investor.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ada beberapa hal kontroversial dalam pengesahan UU Cipta Kerja. 

Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) akan mengambil jalan konstitusional untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinilai sangat berbahaya karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih baik dan masif, kini lebih ditingkatkan Pemerintah pusat. Seperti diketahui UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 oktober 2020 lalu, yang menyisakan gejolak diberbagai daerah.

Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan masalah.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus, dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan petani dan nelayan.

Kericuhan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berhasil diredam anggota Brimob Polri, Kamis (8/10). 

Aksi massa yang tergabung mahasiswa dan buruh gelar demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Balai Kota Malang dan DPRD Kota Malang berjalan ricuh, Kamis (8/10).

Bentrokan terjadi di sisi barat dan di sisi timur gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/10). 

Massa aksi demo di Sumatera Selatan menolak omnibus law UU Cipta Kerja dilakukan di depan wakil rakyat Kantor DPRD Sumatera Selatan, Kamis (8/10).