Menyikapi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Gugatan Pembatalan UU Cipta Kerja yang telah dibacakan oleh Hakim MK dalam sidang pada hari Kamis, 25 November 2021, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.
UU Ciptaker
Baleg DPR Ingin Selesaikan Perbaikan UU Ciptaker Kurang Dari 2 Tahun
Tidak ada keberatan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Gatot Nurmantyo Desak Rehabilitasi Nama dan Kehormatan Syahganda Dkk
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sikap resmi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materiil UU Cipta Kerja.
Putusan MK Momentum Jokowi Penuhi Janji-janji Kampanye
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja menjdi momentum Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki janji kampanyenya saat pemilu 2019 silam.
Pasca Putusan MK, Jokowi Diminta Rehabilitasi Nama Baik Orang-orang yang Dipenjara karena Menolak UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan, mendapat tanggapan serius aktivis senior, Syahganda Nainggolan.
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wajib Diperbaiki dalam 2 Tahun
Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut hasil dari sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis (25/11).
Penjelasan DPR Dan Pemerintah Mengada-ada, UU Cipta Kerja Harus Ditolak
Memperhatikan sidang uji formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang digelar Mahkamah Konstitusi pada 17 juni 2021, publik menjadi semakin yakin bahwa UU CK cacat formil.
Sudah Diusulkan Pemerintah Ke DPR, Ini Penjelasan Menko Airlangga Terkait RUU Perpajakan
Pemerintah memastikan rencana revisi terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. RUU Perpajakan termasuk dalam 33 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada tahun ini.
Implementasi UU Ciptaker Jadi Tantangan, PKS: Mudah-mudahan Pemerintah Tetap Berpihak Pada Pekerja
Anggota Komisi IX DPR RI Kuniasih Mufidayati memastikan akan mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan belum lama ini.
Apresiasi Hasil Survei Standar Chartered, Pemerintah Terus Dorong Kemudahaan Berinvestasi
Pemerintah mengapresiasi respon positif dan sikap optimisme investor luar negeri terhadap peluang kemudahaan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong iklim kemudahaan berusaha.
Sah! 49 Peraturan Pelaksana UU Ciptaker Diundangkan, Ini Daftarnya
Pemerintah resmi mengundangkan peraturan pelaksana Undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ratusan Mahasiswa dan Buruh Duduki Grahadi, Desak Cabut UU Omnibus Law
Ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung grahadi Surabaya untuk menolak UU Omnibus Law, Selasa (20/10).
Ketua PWNU Jatim Imbau Warga NU Tidak Usah Ikut Demo, PBNU Berjuang Melalui MK
Kiai Marzuqi Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, berpesan kepada Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi demi menjaga ketertiban dan keamanan. PWNU Jatim sudah memasrahkan urusan Undang Undang Cipta Kerja kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
UU Ciptaker Beri Peluang UMKM Dan Koperasi Bangkitkan Ekonomi Di Saat Covid-19
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menilai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) justru memberikan ruang yang lebar kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membangkitkan ekonomi yang tengah terpuruk akibat Covid-19.
Jumlah Halaman UU Ciptaker Kerap Berubah, Pakar: Itu Melanggar Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyebutkan tak bisa seenaknya ubah isi UU Cipta Kerja.