Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menyampaikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja setebal 812 halaman kepada Presiden Joko Widodo. UU tersebut kini dalam proses pengesahan.
uu ciptaker
UU Ciptaker Berpotensi Melanggar Hak-hak Petani dan Nelayan, Begini Penjelasannya
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ada beberapa hal kontroversial dalam pengesahan UU Cipta Kerja.
Wamti Akan Melawan Secara Konstitusional Pengesahan UU Ciptaker
Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) akan mengambil jalan konstitusional untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja.
Petani Terancam, Aturan Bank Tanah UU Ciptaker Mendistorsi Reforma Agraria
UU Cipta Kerja dinilai sangat berbahaya karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.
IPPHTI Nilai UU Ciptaker Sulitkan Pemerintah Wujudkan ‘1000 Desa Mandiri Benih’
Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan masalah.
SNI: UU Ciptaker Ciptakan Pertarungan Tidak Sehat Antara Nelayan dan Korporasi
Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus, dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan petani dan nelayan.
SBY: Jangan Sampai negara Disebut Sebarkan Hoax Jika Tidak Buka Siapa Yang Gerakkan Dan Tunggangi Unjuk Rasa
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak yakin jika Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hingga Badan Intelejen Negara (BIN) menuduh dirinya menunggangi dan menggerakkan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).
FOINI: Presiden dan DPR Harus Bertanggung Jawab Atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja
Organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai sumber disinformasi mengenai Undang-Undang atau UU Cipta Kerja adalah Presiden Joko Widodo dan DPR sama-sama tertutup
Demi Perbaikan Nasib Pekerja, FSP BUMN Bersatu Dukung UU Ciptaker
Tidak semua serikat buruh menolak kehadiran UU Cipta Kerja. Salah satunya Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu yang tegas menyatakan dukungan terhadap UU yang baru disahkan DPR itu.
Rizal Ramli: UU Ciptaker Bukan Benerin Kabel Kusut, Tapi Ngasih Seluruh Instalasi Dan Tanah Ke Oligarki
Beragam produk hukum yang terbit di tanah air mirip dengan sambungan kabel listrik yang kusut tak beraturan. Terjadi tumpang tindih hukum, superbirokratis, memungkinkan kolusi, dan ekonomi biaya tinggi.
Anies dan RK Diuntungkan Dari Sikap Dingin Jokowi Terhadap Pendemo UU Ciptaker
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat keuntungan dari sikap dingin Presiden Joko Widodo saat aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja kemarin.
'Memaksa' Sahkan UU Cipta Kerja, Satyo Purwanto: Pelaku Anarki Sesungguhnya Adalah Pemerintah Jokowi
Demo menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak bisa dibilang anarki. Justru sebaliknya, pelaku anarki yang sesungguhnya adalah pemerintahan Joko Widodo yang memaksakan kehendak atas pengesahan UU tersebut.
RK Temui Ribuan Pendemo dan Sampaikan Aspirasi Buruh ke Presiden, Netizen: Ini Baru Keren!
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnimbus Law) mengundang reaksi penolakan dari buruh dan mahasiswa di Bandung. Sejumlah pasal dalam undang-undang itu dianggap merugikan para buruh. Mereka menyuarakan penolakan lewat unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jumat (8/10).
Bukan Aktor Intelektual, Nasir Jamil: Demo Tolak UU Cipta Kerja Ditunggangi Hati Nurani
Tidak sedikit publik yang berpendapat bahwa demonstrasi massa kaum buruh dan mahasiswa, Kamis (8/10) ditunggangi oleh pihak tertentu.