UU Pemilu

Komisi II DPR mengimbau kepada publik agar menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa pose dua jari di atas mobil kepresidenan, saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, lagi-lagi mengundang sejumlah pihak melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Kampanye calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (1/12) mendapat sorotan keras. Pada kesempatan itu, Walikota Solo tersebut sempat meminta anak-anak yang hadir pada acara kampanyenya naik ke atas panggung untuk diberikan buku dan susu gratis. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, soal aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Kampanye politik yang bisa dimanfaatkan peserta Pemilu, baik partai politik (Parpol), calon legislatif (Caleg), maupun calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) sudah diatur secara rinci di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Partai Nasdem menjadi salah satu parpol yang tegas menolak uji materi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin yang dipersoalkan adalah aturan sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta segera dilakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu mengingat terdapat daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Sejumlah ketua umum partai politik yang masuk dalam jajaran kabinet dan anggota kabinet yang memiliki niat untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang, harus bersiap mundur sebagai menteri.

Revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disarankan untuk kembali masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas).

Permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kembali masuk dan diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materiil belasan pasal yang terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan yang dibacakan pada Senin siang (4/10).

Dalam rapat paripurna pengesahan sebanyak 33 RUU yang masuk program Legislasi Nasional Prioritas 2021, anggota Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta pimpinan DPR RI untuk memilah undang-undangv yang menjadi prioritas dan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya RUU Pemilu yang ditendang dari daftar RUU Pemilu.

Langkah pemerintah tidak mengubah UU 10/2016 tentang Pilkada dipertanyakan banyak pihak. Dengan tidak adanya revisi, maka Pilkada akan digelar serentak bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif. Padahal kondisi ini tidak bercermin dari gelaran tahun 2019 yang memakan banyak korban dari petugas pemilu di lapangan. Kala itu hanya Pilpres dan Pileg yang digabung.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki Pilkada tetap digelar pada 2024 mendatang. Namun PDIP juga membuka peluang untuk menghendaki revisi UU 17/2017 tentang Pemilu.

Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh Undang-undang (UU) Pemilu yang juga berkualitas. Atas dasar itulah publik akan heran apabila perbaikan UU Pemilu melalui revisi malah disetop.