#vaksin

Kegiatan konser musik yang sudah diperbolehkan setelah pandemi Covid-19 harus tetap menaati peraturan yang berlaku.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia memang sudah melandai. Namun pandemi belum benar-benar usai. Setiap hari masih ada laporan yang terpapar Covid-19, meski jumlahnya sangat terkendali.

Produksi vaksin Covid-19 dalam negeri masih digenjot pemerintah. Akan tetapi, ada produsen yang mebuat Presiden Joko Widodo kecewa karena produksinya tak pernah menghasilkan barang jadi.

Kota Surabaya mengalami kelangkaan stok vaksin meningitis. 

Ketua komisi IV DPR RI, Sudin mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap jujur dalam upaya menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Kekebalan atau imunitas yang dihasilkan secara alami tetap lebih ungguh daripada perlindungan dari vaksin Covid-19.

Kekebalan atau imunitas yang dihasilkan secara alami tetap lebih ungguh daripada perlindungan dari vaksin Covid-19.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menerima jatah vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dari pemerintah pusat sebanyak 2.100 ampul.

Polres Madiun melaksanakan bhakti sosial dengan menggelar khitan massal yang dipusatkan di Polsek Kare.

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengkritik isi Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) tentang vaksin halal. Sebab, faktanya pemerintah tetap mempergunakan vaksin nonhalal.

Fraksi PAN DPR RI meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong pelaksanaan putusan MA terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat.

Sebanyak 92,9 persen masyarakat setuju dan mendukung langkah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dalam memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait menyediakan vaksin halal dan menghentikan penggunaan vaksin haram untuk masyarakat muslim.

Diduga ada kekuatan bisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.

Ketua Pos Bantuan Hukum Revolusioner (PBHR) Sumatera Utara, Achmad Sandry Nasution sangat menyayangkan terkait belum dijalankannya putusan Mahkamah Agung (MA) No 31P/HUM/2022 yang mewajibkan pemerintah memberikan kehalalan jenis vaksin untuk Covid-19.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen dan kesiapannya dalam memfasilitasi vaksin kedua dan booster bagi Calon Jamaah Haji (CJH).