Pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa kuasa hukum kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasa Rp100 miliar kepada DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.
yusril ihza mahendra
Memihak Moeldoko, Yusril Disebut Mendapat Keuntungan dari Praktik Politik Hina
Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko mendapat kecaman keras dari Partai Demokrat. Terlebih saat Yusril mengaku netral dan menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.
Gunakan Yusril, Gerombolan Moeldoko Disebut Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung
Setelah Menkumham menolak mengesahkan Kongres Luas Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang dianggap tidak memenuhi syarat (31/3), Pihak Moeldoko terus melakukan upaya hukum. Tidak puas dengan Dua Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, kini Pro Moeldoko juga mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA).
Demokrat Minta Yusril Lebih Baik Urus Partai Sendiri Daripada Ikut Bantu Begal Partai
Langkah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko membuat Partai Demokrat yang dibesut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) murka.
Relawan Joman Sebut Yusril Ihza Cocok Jadi Mensesneg, Jimly Asshiddiqie di Mendikbud-Ristek
Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai sejumlah tokoh dianggap pantas untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Maruf seiring adanya isu perombakan kabinet.
Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras) disambut baik sejumlah kalangan.