Bupati Blitar Rini Syarifah ingin santri menjadi yang terdepan menebar hawa dingin di salam tahun politik.
- Bupati Blitar Hadiri Gebyar Literasi Pendidikan, Apresiasi Guru yang Berdedikasi
- Peningkatan Kinerja Menjelang Akhir Tahun, Bupati Blitar Pimpin Apel Rutin di Alun-alun Kanigoro
- Pjs Bupati Blitar Dampingi Menteri Desa, Lepas Ekspor Kendang Djembe
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023 di Alun-alun Kanigoro, Minggu, 22 Oktober 2023.
"Dalam tahun politik ini santri juga harus menjadi yang terdepan menebar hawa dingin sehingga masyarakat tetap adem ayem, guyub rukun," ucapnya.
Bupati Blitar juga menyebut kalau santri merupakan penjaga paling depan dalam perang melawan kebodohan, dan ketertinggalan.
"Mereka adalah pejuang ilmu pengetahuan yang tidak kenal lelah, mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai senjata utama," ucapnya.
"Inilah jihad intelektual. Untuk itu para santri harus terus membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan," lanjutnya.
Bupati juga mengatakan kalau santri adalah teladan dalam menjalani jihad ini.
"Dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan, mereka memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya pengetahuan," ucapnya.
"Santri ibaratnya adalah mata air yang memiliki karakter-karakter mulia, kebaikan, rendah hati, dan kasih sayang," tuturnya.
Bupati berharap santri terus bisa membaktikan diri pada masyarakat. Mengingat tugas, pekerjaan masih sangat banyak, mulai pemberdayaan ekonomi masyarakat, stunting, buta aksara, dan masalah social lainnya.
"Saya optimis, bersama santri seluruh pekerjaan rumah tersebut dapat tuntas," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rakor dengan Baintelkam, Penasehat Khusus Kepresidenan Bahas Strategi Keamanan Nasional Pasca Tahun Politik
- Rakor dengan Baintelkam, Penasehat Khusus Kepresidenan Bahas Strategi Keamanan Nasional Pasca Tahun Politik
- Rakor dengan Baintelkam, Penasehat Khusus Kepresidenan Bahas Strategi Keamanan Nasional Pasca Tahun Politik