Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapat pada pertengahan Agustus lalu.
- Apabila Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Diminta Hindari Cawe-cawe Jokowi
- Saatnya Prabowo Bersih-bersih, Reshuffle Kabinet Meringankan Beban Negara
- Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Jokowi Sulit Ditebak
Hasil, dari jajak pendapat tersebut menunjukkan tingkat keinginan publik terhadap perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Desakan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional untuk duduk di kursi kabinet dianggap sah-sah saja oleh Partai Demokrat.
Hanya saja, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat, publik juga harus paham bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Reshuffle tentu urusannya Pak Jokowi, pemegang hak prerogatif kan Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Herman Khaeron, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Herman mengatakan, sebagai partai politik yang tidak berada di koalisi pemerintah, tentu Partai Demokrat tidak bisa banyak berkomentar terkait isu perombakan kabinet ini. Pasalnya, Jokowi tentu punya pertimbangan tersendiri soal siapa orang yang pas membantunya di kabinet.
"Pertimbangan-pertimbangan apakah (calon menteri) dari parpol atau non parpol dikembalikan ke Pak Jokowi," katanya.
Meski begitu, Herman berharap Jokowi cermat dalam mempertimbangkan itu. Terutama, soal resiko dan untung rugi memilih calon menteri entah itu dari kalangan partai politik atau profesional.
"Resiko selalu ada, tinggal bagaimana pertimbangan presiden untuk menempatkan apakah dari parpol atau non parpol," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
