Ketua pengaduan masyarakat Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim Miko Saleh menyayangkan sikap BP AKR yang hendak membangun SPBU di kawasan perumahan Citraland Lakarsantri Surabaya, namun tidak bisa menunjukkan bukti perijinannya sehingga pertemuan dengan warga mengalami jalan buntu
- Pasca Kenaikan BBM Bersubsidi, Forkopimda Kabupaten Probolinggo Sidak Dua SPBU
- Harga BBM Naik, Polres Jember Siagakan 200 Personel di 41 SPBU
- Harga BBM Resmi Naik, Polres Bondowoso Monitor Tiap SPBU Antisipasi Penimbunan
Menurut Miko, Rabu malam (31/7/2024) warga perumahan Citraland Lakarsantri termasuk RT dan RW tidak ada yang menghadiri pertemuan dengan BP AKR, hal ini disebabkan pihak yang hendak membangun SPBU di kawasan tersebut tidak memiliki ijin resmi tetapi diklaim telah mengantongi perijinan dari Pemkot Surabaya.
"GNPK Jatim menyayangkan atas keluarnya ijin yang dipelopori oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas dikeluarkannya ijin yang menyalahi prosedur sehingga membuat gejolak masyarakat dan merugikan banyak orang sehingga warga yang menempati di Citraland khususnya di tiga RT merasa resah yang berkepanjangan," ujar Miko di kediamannya.
Miko pun meminta agar Walikota Surabaya memberikan sanksi tegas terhadap dinas yang mengeluarkan ijin tanpa melalui SOP yang berlaku.
"Dan memberikan sanksi tegas dalam mempertanggungjawabkan kinerja kedinasan agar supaya citra dari Walikota tetap terjaga, jangan sampai nama baik Walikota dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," tegasnya.
Terpisah, salah satu perwakilan warga Citraland yakni Herry Tan menjelaskan bahwa AKR bertemu beberapa kali dengan warga tetapi tidak menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga dalam pertemuan kali ini seluruh warga tidak ada yang menghadirinya.
"Pada intinya berbicara bahwa ijinnya sudah keluar tapi tidak pernah ditunjukkan terus," terangnya.
Sikap penolakan warga Citraland ini akan terus berlanjut, bahkan di lokasi yang rencananya akan dibangun SPBU tersebut telah diberi garis peringatan oleh pihak pengembang agar menghentikan pembangunan pom bensin di wilayah tersebut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pertamina Jamin Distribusi BBM Lancar Selama Mudik Lebaran 2025
- Diperiksa Kejagung, Ahok Ngaku Tidak Tahu Soal BBM Oplosan
- Telan Biaya Rp 3,6 Triliun, Kasus Proyek Digitalisasi Pertamina-Telkom Disorot
