Tarik ulur waktu pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 berpotensi menganggu proses perencanaan oleh penyelenggara pemilu dan juga anggaran.
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
Demikian kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/11).
Ia mengaku khawatir, jika tidak segera diputuskan target efisiensi anggaran Pemilu 2024 justru menimbulkan membengkaknya anggaran pesta demokrasi 5 tahunan itu.
Neni mengatakan, kepastian waktu Pemilu serentak akan menekan berbagai masalah terkait Pemilu.
"Pembengkakan anggaran karena berbagai risiko yang tidak diperhitungkan dan ketidakmampuan mengatasi kompleksitas teknis. Ketidakjelasan jadwal akan berdampak pada ketidakpastian anggaran," demikian kata Neni.
"Berbagai antisipasi dan mitigasi harus dipersiapkan sedini mungkin dengan adanya kepastian jadwal Pemilu serentak," pungkas Neni.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
