RMOLBanten. Rilis yang dikeluarkan Kemenag tentang daftar 200 mubalig yang direkomendasi, terus mendapat kritikan. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily.
- Mahasiswa S2 Unair Dialog dengan Anggota DPRD Jatim Bahas Nasib Disabilitas
- Visi Misi KIB Positif Bagi Demokrasi Indonesia, Tenggelamkan Politik Identitas
- Puncak Harlah NU Dipusatkan di Bangkalan, Gus Yahya Serius Kembalikan Posisi NU di Tengah Umat
Menurut dia, dilihat dari daftar nama yang dikeluarkan Kemenag, mereka adalah ahli agama Islam yang otoritatif. Namun demikian, kata dia, Kemenag harus dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi parameter dan indikator dari nama-nama tersebut, sehingga tidak menimbulkan kontroversi baru.
"Sebaiknya Kementerian Agama melibatkan organisasi keagamaan yang selama ini jelas komitmennya terhadap nilai-nilai Kebangsaan, seperti MUI, NU, Muhamadiyah dan lain-lain. Juga yang paling penting sebetulnya adalah perguruan tinggi Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau IAIN," paparnya.
Perguruan tinggi Islam inilah, sambung dia, yang sebetulnya secara serius menjadi lembaga pendidikan yang secara khusus mempersiapkan dakwah Islam. Di sana ada Fakultas Dakwah. Ada banyak guru besar dan lulusan S3 yang memiliki kualifikasi yang sangat layak.
"Dalam daftar nama itu, kalau mau jujur tidak ada nama cendikiawan muslim yang selama ini aktif mensyiarkan Islam moderat dan sejuk, seperti Prof. Komaruddin Hidayat, Prof Azyumardi Azra, Buya Syafii Maarif dan lain-lain. Juga menurut saya harus melibatkan pesantren-pesantren, minimal pesantren yang selama ini dikenal memiliki alumnus yang menjadi mubaligh dan tafaquh fiddin, seperti Pesantren Gontor, Tebuireng, Lirboyo, Cipasung dan banyak yang lainnya," tambahnya.
Yang lebih bijak sebetulnya, adalah keputusan itu diserahkan kepada organisasi keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, MUI dan lain-lain, serta kepada perguruan tinggi Islam dan pesantren untuk merekomendasikan nama-nama mubaligin.
"Peran negara hanya memfasilitasi agar kehidupan keagamaan rukun, damai dan jangan terlalu ikut campur terhadap ranah organisasi keagamaan," pungkas anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Banten ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usai Buka Muktamar NU, Jokowi akan Buka Sarasehan Nasional Forum Rektor di Unila
- Di Hadapan Ribuan Jamaah Sholawat, Gibran Dinobatkan Sebagai Warga Kehormatan LSN
- Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, PDIP Jatim Optimis Bisa Menang Sampai 70 Persen
