Presiden Joko Widodo dituntut menjawab temuan baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), soal 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partai politik (parpol).
- Negara Potong Pendapatan ASN Membuktikan APBN Sudah Kritis
- Batal Maju di Pilgub DKI, Baliho Kaesang dan Hendy Bertebaran di Surabaya
- Suko Widodo: Demokrat Jatim Harus Berorientasi Ke Milenial
Tuntutan tersebut disampaikan aktivis politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief secara virtual yang ditayangkan melalui YouTube, Jumat (12/1).
"Tiga puluh enam (koma sekian persen) ini ditransaksikan di mana? Di Hotel Mulia? Di cafe-cafe di sekitar Senayan? Atau kunjungan ke luar negeri? Atau macam-macam gitu?" ujar Rocky.
Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu menilai, temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke ASN hingga parpol disengaja oleh PPATK.
"Bahwa kalau dia (PPATK) menemukan indikasi bocor anggaran, itu artinya dia sengaja mau tahu itu ke mana. Bukan sekadar jumlahnya, tapi arahnya ke mana," tutur Rocky.
"Karena PPATK overside, memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu. Dan data itu sangat mencengangkan," sambungnya.
Menurut Rocky, temuan PPATK tersebut mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN di era pemerintahan Jokowi.
Sehingga seharusnya, aparat penegak hukum langsung mengusut secara hukum. Dan Jokowi sebagai presiden yang masih memerintah merespons temuan PPATK tersebut.
"Seharusnya petugas-petugas jaksa, polisi, segala macam, sudah mulai memanfaatkan laporan itu. Ini laporan serius di tahun pemilu. Dan PPATK tentu dengan kesengajaan tertentu membocorkan itu di tahun pemilu," ucapnya.
"Pak Jokowi juga mesti menjawab itu. Karena ini proyek-proyek yang secara khusus diniatkan oleh Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan," tegas Rocky.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Viral Pernyataan Putra Mahkota Keraton Solo, Itu Bentuk Kemarahan untuk Adili Jokowi
- Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Bikin Kemelaratan dan Kekacauan
- Dua Orang Meninggal Dunia Gara-gara Antre Elpiji, Rocky Gerung: Bahlil Bersalah
