Temuan Survei Himpunan Psikologi Indonesia Atas PPKM: 85,4 Persen Publik Cemas Kebijakan Ini Tak Efektif

Ketua Himpsi Jaya, Widura Imam Moestopo menjelaskan, pihaknya melakukan survei dari tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 terhadap 659 responden di Pulau Jawa.

Salah satu dari sejumlah simulasi dan pertanyaan yang dibuat oleh Himpsi Jaya, Imam menyebutkan sikap mayoritas publik responden menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi  terhadap PPKM, namun masih merasa cemas terkait efektifitasnya.

"Ada 85,4 persen responden percaya bahwa PPKM ini dapat menekan penyebaran

Covid-19. Meskipun demikian, masih terdapat kecemasan bahwa PPKM tidak cukup efektif," ujar Imam dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin dini hari (30/8).

Selain itu, Imam juga menyebutkan hasil simulasi dan atau pertanyaan di dala surveinya yang menunjukan dampak dari PPKM terhadap sikap dan psikologis masyarakat yang khususnya membahas tentang anak-anak.

"Mencapai 92,9 persen responden menjadi lebih menghargai kesehatan, serta memahami kekuatan dan kelemahan diri selama PPKM, tetapi mereka masih mencemaskan kualitas pendidikan anak-anak," bebernya.

Kemudian, dalam surveinya Imam juga menemukan persepsi dan dampak positif yang dirasakan masyarakat terhadap PPKM. Di mana salah satunya dapatm enghemat waktu bekerja, karena ada kebijakan work from home atau bekerja dari rumah.

"86,3 persen responden mempersepsi PPKM dapat menghemat waktu karena bisa bekerja dari rumah dan meningkatkan kerekatan hubungan keluarga," paparnya.

Kemudian, Imam juga menyebutkan hasil survei Himpsi Jaya yang menemukan 85 persen  responden menyatakan bahwa PPKM memberikan kesempatan untuk lebih kreatif sehingga bisa meningkatkan literasi digital dan mengembangkan bisnis online.

Namun, yang menjadi catatan seius Himpsi Jaya dari surveinya kali ini, kata Imam adalah terkait dengan program bantuan pemerintah untuk warga terdampak Covid-19.

"Kecemasan tidak mendapat bantuan Pemerintah cukup mencolok pada responden dengan penghasilan kurang dari Rp. 5 juta per bulan, tetapi  66,3 persen responden menyatakan dapat menghargai kinerja Pemerintah," demikian Imam.