Anggota DPRD Jatim, Ahmad Iwan Zunaih menemukan buku pelajaran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) berisi muatan materi yang tidak etis dan tidak mendidik bagi anak ditingkat sekolah dasar (SD).
- Resmi Dibuka, Khofifah Sebut LKS Nasional Ajang Lahirkan Siswa Unggul dan Kompeten di Bidang Vokasi
- Gubernur Khofifah: Lulusan SMK Harus Bermental Juragan, Bukan Karyawan
- Songsong Indonesia Emas, Gubernur Khofifah Minta SMK Kuatkan Pendidikan Vokasi Berdaya Saing, Kompeten dan Produktif
Dalam LKS tersebut menyebutkan ciri-ciri orang munafik sebagai contoh ingkar janji saat pacaran. "Seperti janjian ketemu sama pacar warung kebab bang piih tetapi tidak datang karena lebih mementingkan bisnis."
Buku LKS itu ditemukan Ahmad Iwan Zunaih saat mendampingi anaknya belajar.
"Saat saya mendampingi anak belajar ada bab terkait masalah munafik. Cuma contohnya itu tidak etis sama sekali dan tidak mendidik. Contoh-contoh itu juga sering terjadi," ungkapnya pada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (9/6).
Gus Iwan, sapaan akrabnya ini pun tidak jarang menemukan hal serupa yang ada pada lembaran LKS. Politisi Partai NasDem juga mendesak Dinas Pendidikan, Kementerian Agama untuk bertanggung jawab.
"Seharusnya menyeleksi menyeluruh LKS-LKS yang disebar kepada para siswa. LKS itu harus ada semacam akreditasinya. Jangan semua penerbit bisa menerbitkannya, akhirnya seperti ini tidak ada audit, tidak ada edit dan tidak ada acuan yang baku," ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Apalagi, lanjut dia, pelajaran untuk anak-anak usia dini harus lebih diperhatikan. Demi tumbuh kembang anak agar tidak terpapar dan mengarah pada perbuatan yang tidak elok.
"Hal-hal semacam ini akan terus membekas pada diri anak dan bila tidak diperhatikan serius maka bagaimana mutu pendidikan kita kedepannya khususnya dalam pembentukan karakter anak bangsa," pungkasnya.
Seharusnya, tambah Gus Iwan, Dewan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama hingga Dinas Pendidikan bersama-sama membikin akreditasi LKS.
"Supaya LKS yang tersebar kepada sekolah itu memiliki mutu yang standar dan tidak ngawur seperti ini," tandas pria yang juga menjadi Rektor INSUD Lamongan ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
