Realisasi bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikucurkan di Madura jadi sorotan.
- KPK Tahan Politikus PKB Reyna Usman dalam Kasus Korupsi Kemnaker
- Kecelakaan Kerja di Morowali, Kemnaker Turunkan Pengawas
- KPK Dalami Dugaan Intervensi Terselubung Pejabat Kemnaker Terkait Proses Lelang Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Pasalnya, bantuan kepada sejumlah kelompok usaha itu diduga bermasalah dan banyak tidak direalisasikan.
Hal itu berdasarkan temuan yang diungkapkan oleh Pusat Transparansi Anggaran. Dalam temuannya, bantuan program TKM khusus untuk yang di Madura diduga banyak yang tidak direalisasikan. Terbukti masyarakat sekitar tidak melihat ada usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha penerima bantuan tersebut.
“Temuan kami di lapangan, banyak penerima bantuan TKM tahun 2021 tidak ada yang menjalankan usaha,” kata Ketua Pusat Transparansi Anggaran, Muhammad Shidik, dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita RMOL Jatim, Jumat (18/3).
Shidik mengaku sudah menkroscek di beberapa kelompok usaha penerima bantuan TKM 2021.
Shidik juga menanyakan langsung kepada kepala desa di desa kelompok masyarakat yang menerima bantuan TKM.
"Anehnya ternyata banyak kepala desa tidak tahu, padahal proposal pengajuannya ditanda tangani atau mengetahui kepala desa,” ungkapnya.
Bisa jadi kepala desa tidak tahu realisasinya oleh kelompok usaha ketika bantuan sudah cair karena kepala desa sifatnya hanya menandatangani proposal. Kapasitasnya hanya mengetahui bukan pihak yang mengajukan.
Dia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengusut realisasi bantuan program TKM yang terindikasi banyak tidak direalisasikan.
“Kami akan laporkan ini. Sekarang kami masih terus kumpulkan bukti-bukti temuan di lapangan. Banyak sekali kejanggalan, banyak fiktif tidak ada usahanya, lalu uang bantuannya dibuat apa,” tegasnya.
Anehnya lagi, anggota kelompok usaha penerima bantuan banyak yang tidak tahu. Kata Shidik, setiap kelompok yang mengajukan proposal bantuan TKM harus beranggotakan 16 orang.
“Tapi ini anggotanya kok tidak tahu, berarti ada apa ini, mungkin namanya hanya dicatut, ini indikasi kuat bantuan hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya geram.
Dia menduga indikasi penyimpangan bantuan ini tidak hanya terjadi di Madura, akan tetapi kemungkinan juga terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.
“Sementara kami masih fokus di Madura,” tegasnya.
Seperti diketahui, bantuan program TKM tersebut merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021, Kemenaker menargetkan bantuan program TKM ini bisa menjangkau 100.000 kelompok usaha mikro di seluruh Indonesia untuk dapat menerima bantuan program TKM. Masing-masing kelompok menerima bantuan sebesar Rp45,4 juta.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Harisandi Savari Dukung Kebijakan Penghentian Impor Garam, Dorong Peningkatan Kualitas Garam Lokal
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
