Kasus korupsi Hambalang tak lagi relevan untuk diangkat dan digulirkan untuk kepentingan politik dalam manuver KLB Demokrat kubu Moeldoko. Pasalnya, kasus korupsi tersebut sudah dilakukan penegakan hukum.
- Prabowo Sambut Hangat Menhan Australia di Hambalang, Perkuat Kemitraan Pertahanan
- Pertemuan Hambalang, Simbol Rekonsiliasi dan Persatuan?
- Ditanya Soal Janji Digantung di Monas, Ini Jawaban Anas Urbaningrum
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/3)
"Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel," kata AHY, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/3).
Dalam proses penegakan hukum, meskipun kepala pemerintahan berasal dari Demokrat, kata AHY tetap dilakukan secara profesional bahkan Demokrat menghormati dan tidak melakukan intervensi dalam penegakan hukumnya.
"Dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum," tegas AHY.
Menurut AHY, kubu Moeldoko sengaja mengangkat kasus Hambalang untuk mendegradasi Partai Demokrat setelah tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.
"Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri yang justru tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku," kata AHY.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menko Infrastruktur AHY Kunjungi PSEL Benowo, Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik
- Demokrat Resmi Punya Dewan Pakar yang Dipimpin Andi Mallarangeng
- Irwan Fecho Gantikan Mendiang Renville Antonio
