, Pemerintah Kabupaten Gresik terkesan tak serius bekerja untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Pasalnya, Selisih lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Gresik kian fantastis hingga Rp. 300 miliar.
- Rangkul Jama'ah, PD IPH Lamongan Gelar Rakerda Bentuk Kepengurusan Ranting Hingga Tingkat Desa
- Golkar Peduli Korban Banjir Dringu Probolinggo, Ratusan Makanan Siap Saji Dibagikan
- Saluran Air Rusak, Warga Besowo Andalkan Bantuan Air dari BPBD
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah menilai, tingginya SILPA tersebut disebabkan ketidak cermatan dalam pengunaan anggaran oleh instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jika pada APBD 2018, Silpa tembus hingga Rp. 361.997.261.365,72. Di 2019 silpanya sama fantastisnya, mencapai Rp 300 miliar lebih," katanya.
"Tingginya angka Silpa APBD 2019 pasca perubahan, karena ada sejumlah kegiatan yang tak terserap dengan tuntas anggarannya. Ini yang kami sesalkan, padahal di sejumlah daerah berlomba-lomba menekan Silpa untuk menuntaskan program yang anggarannya kurang," sambungnya.
Nur Saidah mencontohkan, ada sejumlah kabupaten/kota yang mensiasati tingginya SILPA untuk menopang biaya pendidikan, infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, dan sarana pemerintah lain.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bisa melakukan hal seperti itu. Tak bisa dipungkiri ada sejumlah daerah di Gresik, infrastruktur jalannya ada yang belum tersentuh. Karena, saat pembahasan pada APBD 2019 anggaran dinilai defisit. Untuk itu, kami akan mencoba mengarahkan kesana biar pembangunan bisa merata," terangnya.
Politikus partai Gerindra ini menjelaskan, tingginya SILPA tidak hanya bersumber dari APBD 2019, tetapi juga bersumber dari APBD 2018 yang nilainya mencapai 50 persen.
"Jadi, Silpa APBD 2018 yang dimasukkan di APBD 2019 sama Silpa APBD 2019 hampir imbang nilainya sehingga ketemu angka sekitar Rp 300 miliaran," tukasnya.
"Dalam pembahasan PAPBD 2019, Silpa Rp 300 miliar dimaksud akan digunakan untuk menopang pembiayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Salah satunya, akan digunakan untuk menopang pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. "Ya, estimasi awal pembiayaan Pilkada 2020 dibutuhkan sekira Rp 45 miliaran," pungkasnya. [eze/mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bawaslu Bangkalan Gelar Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2024
- Dapati Kafe Masih Langgar Prokes, Kapolres Malang Beri Peringatan Terakhir
- Wali Kota Eri Ungkap Alasan Bentuk Koordinator KSH di Setiap Bidang
