Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam pidatonya di KPU RI usai pengambilan nomor urut, Selasa (14/11), dianggap menyerang pelaksanaan demokrasi Indonesia.
- Ganjar Tak Tertarik Bahas Polemik Ijazah Palsu Jokowi
- KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo di Kasus Skandal Korupsi e-KTP
- Usai Hasto Ditahan, KPK Didesak Usut Skandal Korupsi E-KTP Ganjar
Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat kritik Ganjar itu memang menjadi keprihatinan sebagian anak bangsa. Sebagian tokoh nasional menyuarakan hal itu, khususnya setelah MK memutuskan batas umur bagi capres dan cawapres.
Namun menurutnya, jika Ganjar terus menerus menyerang dengan isu demokrasi, akan berakibat fatal bagi elektabilitasnya di 2024.
"Kalau Ganjar terus menyerang masalah demokrasi di tanah air, bisa jadi akan menjadi bumerang bagi partainya (PDIP). Sebab, kemunduran demokrasi di tanah air bisa diartikan sebagai kegagalan PDIP juga," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/11).
Mantan Dekan Fisip IISIP ini mengatakan tafsir itu berpeluang terjadi karena PDIP menjadi pengusung utama Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
"Bahkan PDIP kerap dipersepsi sebagai ketua pengusung koalisi pemerintah," ungkapnya.
"Jadi, bila demokrasi di Indonesia belum baik-baik saja, tentulah PDIP tidak bisa lepas tangan. Bahkan akan dinilai kontralogika bila Ganjar terus menyerang hal tersebut," tutup dia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ganjar Tak Tertarik Bahas Polemik Ijazah Palsu Jokowi
- Sidang Hasto Kristiyanto, Hakim Pertanyakan Sumber Dana PDIP
- Terungkap! Hasto Garansi Harun Masiku Gantikan Riezky Aprilia
