Demokrasi yang telah dianut Indonesia belakangan dianggap mulai melemah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Pimpin Rakernas XVII APEKSI, Wali Kota Eri Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
- Jokowi Belum Pasti Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK
Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, setidaknya ada tiga indikator pelemahan demokrasi Indonesia.
“Pertama, maraknya koersi dilakukan. Kedua, bagaimana negara menggunakan memanfaatkan hukum untuk melemahkan supremasi hukum. Ketiga, negara melalukan mobilisasi terhadap media-media sosial dan media online,” kata Airlangga dalam diskusi virtual LP3ES Jakarta, bertajuk 'Depotisme dan Kemunduran Demokrasi', Senin (18/1).
Dia menerangkan, mobilisasi terhadap media sosial dan media online dilakukan untuk membentuk social concept terhadap tindakan yang dilakukan negara.
“Untuk melihat dan memperkaya bagaimana menganalisis persoalan di Indonesia, kami meminjam analisis dari luar yakni new depotism,” imbuhnya.
Airlangga mengatakan, bagi masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintahan akan dibuat framing yang buruk dengan menempatkan para kritikus sebagai enemy of the nation.
“Rezim new despotism, mereka tahu betul melakukan upaya-upaya yang diperkuat otoritas kekuasaannya dalam bernegara dalam tatannan politik demokratik. Ini yang menjadi pembeda,” tandasnya.[R}
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Masa Tenang, Golkar Surabaya Serukan Kader Jadi Teladan Semangat Demokrasi yang Bersih
- Pimpin Rakernas XVII APEKSI, Wali Kota Eri Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
