Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, dipastikan akan membebani rakyat.
- SBMR Madiun Desak Hakim Pengawas, Perintahkan PT KMBS Bayar Upah Ratusan Buruh
- Politisi PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh Terkait Usia Pensiun
- Salurkan BLT DBHCHT, Mas Dhito Disambut Antusiasme Ribuan Buruh Pabrik SKT Pare
Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan, kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, pertalite dan solar dipastikan sangat berdampak terhadap masyarakat. Pasalnya, saat ini kondisi rakyat kebanyakan tengah mengalami kesulitan.
“Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/8).
Menurut dia, pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyat, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah, kata Mirah, sepatutnya juga tidak mengeluh dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat. Karena sudah kewajiban pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah mensejahterakan rakyat.
“Terkait sangat besarnya subsidi BBM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 502 triliun, seharusnya tidak perlu dikeluhkan oleh Pemerintah. Apalagi membandingkan dengan negara lain. "Ojo Dibandingke" lah,” tegas Mirah.
Mirah meminta pemerintah untuk membuka mata dan lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja telah membuat upah pekerja tidak naik secara layak.
Mirah juga mengkritisi segala fasilitas kemewahan yang diberikan kepada pejabat negara dan BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM nya ditanggung oleh Negara.
Seharusnya, Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila.
"Tugas Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat!” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Giliran Bareskrim Bongkar Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka, Kerugian Capai Ratusan Miliar
- Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi
