Sejumlah pimpinan buruh diundang untuk menyatakan sikap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan untuk memuluskan UU Cipta Kerja.
- Jumhur: Kalau Buruh Tidak Punya Upah Cukup, Daya Beli Bisa Turun
- Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
- Pemerintah Dianggap Lakukan Legalisasi Kejahatan Terkait Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan
Dari agenda yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, undangan tersebut disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat untuk menyampaikan sikap penolakan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis besok (5/1).
"Ada sekitar 50 orang dari pimpinan konfederasi, federasi, serikat buruh dan serikat pekerja akan menyatakan sikap menolak Perppu di depan Gedung DPR," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/1).
Jumhur juga mengajak kepada para aktivis sosial bisa ikut bergabung untuk menyuarakan penolakan Perppu Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan buruh.
"Sudah saatnya kita mulai bergandengan tangan dalam ruang waktu yang sama dalam melawan kembalinya otoritarianisme ini. Salam juang," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- SBMR Madiun Desak Hakim Pengawas, Perintahkan PT KMBS Bayar Upah Ratusan Buruh
