Tuntut Pilgub Ulang- KIPP Dirikan Posko Lampung Darurat Politik Uang

RMOLBanten. Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) bersama organ terkait mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi "Lampung Darurat Money Politics, Lampung Pilgub Ulang". Posko didirikan di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, Sabtu (30/6), pukul 10.00 WIB, siang tadi."Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi," ujar Korlap Aksi Rismayanti Borthon kepada Kantor Berita RMOL Lampung.


Menurut Rismayanti Borthon, organ aksi akan mendirikan tenda Posko Demokrasi sejak hari ini, Sabtu (30/6), hingga waktu yang tidak terbatas.

Dikatakannya, politik uang yang terjadi pada Pilgub Lampung 2018 cermin betapa etika-etika politik sudah dikangkangi, demokrasi hanya sekedar lelucon dan syahwat berkuasa sudah menghalalkan berbagai cara.

Jika Pemimpin yang terpilih dengan cara-cara curang dibiarkan melenggang, maka sama saja menyerahkan provinsi tercinta ini diambang kehancuran, ujar Rismayanti Borthon.

Menurut Rismayanti,  semangat yang dibawa bukan untuk menjawab kepentingan rakyat, tapi mengakomodir kepentingan korporat.

 "Sudikah kita serahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi?" ujarnya.

Kata Rismayanti, "Lampung adalah milik kita, katanya, maka jangan pernah sekalipun beri kesempatan kapitalisme  brengsek mengobok-obok tanah kelahiran kita."

Bawaslu dan Gakkumdu harus tegas menindak segala bentuk pelanggaran pemilu berupa money politics yang dilakukan oleh paslon Arinal-Chusnunia begitu terang benderang. Didiskualifikasi dan pembatalan serta penyelenggaraan pilgub ulang,” ujarnya.[dzk

ikuti terus update berita rmoljatim di google news