Muhammad, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, usai dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (1/4) lalu, sudah jarang terlihat berada di gedung legislatif setempat dan susah dihubungi, apalagi ditemui.
- Silaturahmi dengan Ribuan Purna Tugas PNS Pemkot, Wali Kota Eri Sampaikan Permohonan Maaf
- Dua Hari Gelar Vaksinasi Massal di Gelora 10 Nopember Surabaya Tembus Puluhan Ribuan Orang
- Hadiri Pembukaan MTQ Nasional XXX Samarinda, Pj Gubernur Adhy: Tumbuhkan Cinta Al-Quran dan Wujudkan Ukhuwah Islamiyah
Tak hanya awak media yang kesulitan berkomunikasi, sejumlah kolega di DPRD Gresik, baik anggota fraksi PKB maupun anggota Komisi 4, juga kesulitan saat menghubungi Muhammad.
"Jangankan sampean mas, saya saja mitra kerja di parlemen ini sudah berkali-kali menghubungi (telepon, red) tidak pernah direspon atau diangkat. Padahal HP nya aktif, nada sambungnya terdengar jelas," ujar salah seorang anggota DPRD Gresik yang minta namanya tidak disebutkan,. dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (12/4)
"Pak Muhammad akhir-akhir ini jarang bisa hadir ketika ada agenda kegiatan DPRD. Bahkan, ketika ia diundang untuk menjadi narasumber dalam forum grup diskusi (FGD) yang diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tuturnya.
Pantauan langsung di gedung DPRD Gresik, sejumlah wartawan tampak nyangong di depan ruang Fraksi PKB DPRD Gresik untuk bisa menemui Muhammad.
Untuk diketahui, bahwa Muhammad yang merupakan mantan Direktur Utama PDAM Gresik itu. Diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek kerja sama investasi, di perusahaan air bersih milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dengan total nilai Rp 133 miliar.
Kerja sama itu dilakukan PDAM Gresik dengan PT Dewata Bangun Tirta (DBT) beruapa kerja sama sistem Build Operate Transfer (BOT) pembangunan proyek instalasi pengolahan air di Desa Legundi, Kecamatan Driyorejo senilai Rp 47 miliar.
Serta, dengan PT Drupadi Agung Lestari (DAL) berupa pembangunan proyek rehabilitation operating transfer (ROT) di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo, Gresik, senilai Rp 86 miliar. Kedua proyek tersebut terjadi pada tahun 2012.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Kota Mojokerto Setujui Raperda tentang PAPBD 2020
- IKS Jawa Timur 2022 Tembus Angka 72,03, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Peningkatan Tertinggi Lima Tahun Terakhir
- Tiga Putra Daerah Kabupaten Probolinggo Jadi Pengurus Pusat Apdesi
