Usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk menghapus rencana bantuan makan bergizi gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp 20 miliar menuai reaksi dari berbagai pihak. Usulan ini disampaikan dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.
- Perluas Sosialisasi MBG, BGN Sisir Wilayah Bakung Udanawu Blitar
- Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Hadir untuk Warga Desa Sawo Tulungagung
- Atasi Kasus Stunting, Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan diDesa Boro Tulungagung
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo, Fenny Apridawati, pada Rabu (26/3) kepada wartawan menyatakan bahwa anggaran bantuan tersebut dihapus karena pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerja sama dengan Kodim. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi seiring dengan turunnya bantuan dari APBN untuk program ini.
Menanggapi usulan ini, Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo, H. Rahmat Muhajirin SH, menyatakan kekecewaannya. Ia menilai langkah TAPD Pemkab Sidoarjo sebagai keputusan yang tidak sejalan dengan program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG ini adalah kebijakan nasional yang harus dijalankan hingga ke daerah. Jika Pemkab Sidoarjo menghapus program ini, berarti mereka tidak menjalankan kebijakan Presiden. Ini yang kami sesalkan,” ujar Rahmat Muhajirin, Rabu (26/3/2025).
Lebih lanjut, Rahmat Muhajirin mengaku tidak habis pikir dengan keputusan TAPD yang merupakan bagian dari jajaran pemerintahan bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Menurutnya, program MBG wajib dijalankan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 15 Tahun 2024.
“Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo diusung oleh Partai Gerindra. Kok sekarang malah tidak menjalankan program Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra?” ujarnya.
Agar program MBG tetap berjalan, Rahmat Muhajirin telah menginstruksikan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sidoarjo untuk mengawal dan mempertahankan anggaran MBG.
“Tak hanya fraksi di DPRD yang kami minta mengawal, tetapi juga bupati dan wakil bupati harus merealisasikan program MBG sesuai dengan janji saat kampanye Pilkada. Konsistensi dan komitmen terhadap janji politik kepada masyarakat sangat penting,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan efisiensi yang digunakan Pemkab sebagai dasar penghapusan anggaran MBG. Menurutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Sidoarjo tahun lalu mencapai Rp 600 miliar, sehingga seharusnya mempertahankan anggaran MBG sebesar Rp 20-50 miliar bukan hal yang sulit.
“Saat penyisiran efisiensi kemarin, pemkab mendapat sekitar Rp 100 miliar. Masak mempertahankan anggaran MBG Rp 20-50 miliar tidak bisa? Program ini penting untuk meningkatkan kualitas SDM generasi muda dengan asupan makanan bergizi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa anggaran sebesar Rp 20 miliar bukan untuk makanan secara langsung, tetapi untuk pengadaan infrastruktur dapur. Setiap dapur membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk melayani 3.000 siswa per hari. Dengan kebutuhan sekitar 180 dapur, pemkab seharusnya berperan dalam pembangunan ini, karena pihak swasta akan keberatan jika harus membangun sendiri.
“Semua daerah lain melakukan hal serupa, seperti Pemkab Bojonegoro yang mengalokasikan Rp 75 miliar untuk membangun dapur. Sidoarjo dengan APBD hampir Rp 6 triliun seharusnya mampu mengalokasikan Rp 50 miliar. Ini justru tanda tanya besar, apakah Sidoarjo tidak mendukung program MBG?” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Kayan, menyatakan bahwa keputusan penghapusan anggaran MBG belum final. Sekdakab sebagai Ketua TAPD telah membahasnya bersama Banggar DPRD, tetapi pembahasan lebih lanjut masih diperlukan.
“Besok kita bahas lagi anggaran MBG dengan TAPD. Fraksi Partai Gerindra akan mengawal program Presiden Prabowo agar tetap terealisasi di Sidoarjo. Kami akan berjuang untuk mengembalikan anggaran MBG ke dalam APBD,” tegas Kayan dari Fraksi Partai Gerindra.
Dengan berbagai penolakan dari pihak legislatif, keputusan akhir terkait nasib anggaran MBG di Sidoarjo masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut di DPRD.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sidak Pembangunan SMPN 2 Tulangan, Wabup Sidoarjo Janji Kawal Kualitas Proyek
- Ribuan Warga Sidoarjo Berbondong-bondong Hadiri Open House Wabup Hj Mimik Idayana
- Gerakan Sidoarjo Bersih Demo Bupati Subandi: Stop Jual Beli Jabatan!
