Meski mengandung unsur babi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk memperbolehkan menggunakan vaksin virus corona atau Covid-19 berjenis AstraZeneca yang diproduksi oleh University of Oxford di Inggris.
- Dinkes Gresik Bangun Labkesmas Canggih Senilai Rp 5,3 Miliar
- Kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak di 4 Kabupaten Jatim, Gubernur Khofifah Lakukan Antisipasi Komprehensif Penghentian Penularan
- Gubernur Khofifah Pastikan 15 Kab/Kota Jatim Zona Hijau PMK dan Tetap Bisa Suplai Kebutuhan Daging Sapi
Ketua MUI, KH Miftahul Akhyar menyampaikan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosemtika (LPPOM) MUI telah melakukan prosedur yang sudah dilakukan selama ini. Bahkan, sudah melihat dengan ayat-ayat maupun hadist.
“MUI sudah 30 tahun melakukan metode seperti itu. Memang kita sudah beri masukan tapi pelan-pelan. Di NU (Nahdlatul Ulama) lain lagi, ada keputusan atau fatwa dianggap unsur babinya sudah hilang. Tapi, di MUI dengan LPPOM melihat unsurnya masih ada, tinggal nanti gimana dibuktikan selanjutnya,” kata Miftachul Akhyar, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, saat di Surabaya, Sabtu, (20/3).
Kendati demikian, kata Miftachul, vaksin AstraZeneca ini boleh digunakan karena pertimbangan keadaan darurat pandemi Covid-19.
“Menurur MUI, hajat yang ditempatkan di dalam keadaan darurat itu boleh tapi terbatas. Artinya terbatas, kalau ada Vaksin Sinovac, maka ini (AstraZeneca) gak boleh digunakan,” kata pria yang juga Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzukki Mustamar tidak berani mengeluarkan fatwa. Hanya saja, sebagai informasi memang vaksin ini boleh digunakan karena berdasar informasi otoritas lembaga fatwa di Mesir, kemudian di Uni Emirate Arab menyebut halal.
Kepercayaan itu, kata dia, karena banyak kiai di Indonesia yang merupakan alumni dari Al Azhar Mesir sehingga ketika Mesir maupun beberapa negara Arab lain mengeluarkan fatwa halal otomatis akan percaya.
“Katanya ada unsur babi pancreas atau apa, katanya otoritas Mesir dan UEA itu sudah mengalami istihalah itu beralih wujud,” kata Marzukki.
Ia mencontohkan, kotoran hewan digunakan untuk pupuk ketela, namun ketela tersebut tetap boleh dikonsumsi.
“Sekalipun kalau diurai secara kimia mungkin ada unsur dari kotoran tapi tidak dihukum najis karena sudah beralih wujud. Itu alasan dari Mesir, UEA, dan beberapa negara arab,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tinjau Vaksinasi Gotong-Royong PT Unilever Indonesia, Armuji Dorong Badan Usaha Capai Herd Immunity
- Tembus 41 Kasus Baru Covid-19, Situbondo Ranking Satu Persentase Lonjakan di Jatim
- Luhut Klaim 5 Hari Lagi Situasi Bisa Membaik, Mardani: Rakyat Perlu Aksi, Bukan Celotehan!
