Viral Video Kantor Layanan Publik Kosong Pada Jam Kerja, LBHAM Minta Bupati Jombang Beri Sanksi

Beredar sebuah video viral di media sosial yang menggambarkan kekosongan petugas pelayanan saat jam kerja di salah satu kantor yang ada di Kabupaten Jombang.

Baca Juga

Dari informasi yang dihimpun, kejadian viral tersebut terjadi pada Jum'at 11 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB. Salah seorang bernada laki-laki menyebut kekosongan kantor itu di waktu jam kerja pelayanan.

Dalam video yang berdurasi 32 detik itu terdapat suara yang berbunyi "jam kerja loh, pegawaine tambah nyambangi bayi, piye iku. Loh gak enek uwong, loh iki jam 10 gak enek pegawai piye PNS iki wes wes Kecamatan Diwek," ungkap suara tersebut.

Menanggapi beredarnya video itu, Kordinator LBHAM Jombang, Faizudin Fil Muntaqobat sangat menyayangkan adanya pelayanan publik yang demikian itu.

"Pembicaraan di medsos salah satu isu yang memantik ramainya adalah adanya oknum ASN yang mangkir kerja karena sambang bayi disaat jam kerja ini sangat berpengaruh pada pelayanan publik," ujar Gus Faiz, sapaan akrabnya, Sabtu 12 April 2025 dalam keterangan tertulisnya, dikutip RMOLJatim.

Ia menegaskan suatu hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai lembaga birokrasi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan, dan masyarakat sebagai pemberi mandat berhak atas pelayanan prima dari pemerintah.

"Namun yang sangat mengejutkan, mayoritas ASN terutama para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik belum bisa mengubah kultur dan pola pikir kolonialisme bahwa ASN lah yang dilayani, bukan melayani," ujarnya.

Menurutnya, dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Artinya, negara berkewajiban salah satunya memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik.

Berdasarkan regulasi tersebut, pihaknya mendorong kepada Bupati Jombang untuk menertibkan para ASN dengan memberi sanksi tegas, ini dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas hal yang dilakukan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik merupakan bagian yang wajib diterapkan seiring dengan harapan masyarakat.

"Hal itu sebagai bentuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara demi terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik," imbuhnya.

Gus Faiz menambahkan, pelayanan publik berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.

Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik pada Pasal 6 UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ayat 2c dinyatakan Bupati sebagai Pembina pada tingkat kabupaten, pada ayat 3 Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Peran Serta Masyarakat diatur dalam pasal 39 dan untuk pengaduannya pada pasal 40.

DPRD berhak memanggil bupati untuk meminta keterangan melalui hak interpelasi. Hak interpelasi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 29 UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa, pemerintah dan pembangunan. Disamping itu dalam UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai 3 fungsi salah satunya fungsi pengawasan.

"Kami juga mendorong DPRD Jombang memanggil Bupati untuk dimintai keterangan atas apa yang telah terjadi di kantor Camat kecamatan Diwek," tandasnya.