Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa belum adanya kesamaan visi antara pemerintah dan publik.
- Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2023, Pemkot Surabaya bersama FKG Unair Siap Terjun ke Sekolah Atasi Karies Gigi
- 36 Ribu Orang Hari Ini Positif Covid, Terbanyak di Jakarta dan Jabar
- Penumpang Jarak Jauh, PT KAI Tetapkan Syarat Surat Negatif Covid 19
Komunikasi publik pemerintah dinilai cenderung buruk dan harus segera dievaluasi.
Begitu disampaikan Managing Director of PPPI, Ahmad Khoirul Umam, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) bertajuk "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Selasa (27/7).
"Belum ada kesamaan visi penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah dan masyarakat," ujar Khoirul Umam, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Sehingga, tidak heran apabila di akar rumput acap kali berbeda dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
Terlihat dalam penerapan kebijakan terbaru pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang terlihat sulit diindahkan oleh masyarakat.
"Sehingga kedisiplinan publik sulit ditegakkan saat negara membutuhkan pembatasan mobilitas sosial," demikian Khoirul Umam.
Selain Khoirul Umam, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut adalah Dosen Senior Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar, dan Director of PPPI (2013-2018) Abdul Rahman Ma'mun. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Covid di Arab Saudi Terus Melonjak, Tercatat 3.575 Kasus dalam Sehari
- Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun Resmi Dimulai, Menkes Budi Tinjau Pelaksanaannya di Surabaya
- Menkes Klaim Vaksinasi Indonesia Ada di Ranking Kelima Dunia
